Jokowi Niat Umumkan Menteri Sebelum Oktober, Pengamat: Bisa Langgar UU

Teka-teki siapa saja yang Jokowi pilih menjadi menteri di periode keduanya membuat publik penasaran. Jokowi sendiri mengaku sudah mengantongi nama-nama yang terpilih. Bahkan Jokowi siap mengumumkan para menterinya sebelum Oktober. Pengamat menilai jika itu benar terjadi Jokowi langgar UU.

Jokowi dalam pertemuannya dengan sejumlah pimpinan media massa dan dibalut dengan makan siang di Istana Negara, Rabu (14/8/2019), mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan susunan menteri yang akan bekerja di periode lima tahun mendatang.

Bersama Ma"ruf Amin, Jokowi Sampaikan Pidato Visi Indonesia
liputan6.com

“Sudah siap dan bisa segera saya umumkan,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tidak merinci apakah pengumuman tersebut akan dilaksanakan sebelum atau sesudah pelantikan.

“Sebelum atau sesudah (pelantikan) tidak masalah. Ini bentuknya reshuffle kabinet biasa,” kata Jokowi.

Image result for jokowi
cnnindonesia.com

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, bila mengumumkan susunan kabinet sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Image result for jokowi
tribunnews.com

“Secara politik dapat diterima (pengumuman susunan kabinet) namun secara hukum tata negara mengandung permasalahan karena bertentangan dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara,” jelas Bayu melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dikatakan Bayu menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pimpinan redaksi media Rabu (14/8) yang menyatakan bahwa susunan kabinet untuk pemerintahan 2019 – 2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Pasal 16 UU Kementerian Negara mengatur bahwa Pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 tersebut maka pengumuman┬ákabinet masa jabatan 2019 – 2024 hanya bisa dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden masa jabatan 2019 – 2024 setelah yang bersangkutan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019, jelas Bayu.

Image result for jokowi
kompas.com

“Pengumuman susunan kabinet yang dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai Presiden masa jabatan 2019 – 2024 sehingga tidak punya kedudukan hukum mengumumkan kabinet periode 2019 – 2024,” ujar Bayu.

Image result for jokowi
tribunnews.com

Untuk itu sebagai bentuk ketaatan kepada UU Kementerian Negara, Bayu mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak melakukan pengumuman susunan kabinet baru sebelum tanggal 20 Oktober 2019.

“Perlu diingat bahwa kabinet masa jabatan 2014 – 2019 secara resmi belum berakhir dengan demikian lebih baik jika Presiden fokus mengarahkan agar kabinet yang sekarang menyelesaikan pekerjaannya hingga 20 Oktober 2019,” tambah Bayu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *