GBHN Diwacanakan Hidup Lagi, Pendiri PAN: Sudah Jangan ‘Ngrusuhi’ Presiden Terpilih

PDI Perjuangan baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dibangkitkan kembali. Wacana tersebut pun menuai tanggapan dari salah satu pendiri Partai Amanat Nasional Abdillah Toha

Dalam kicauan di akun jejaring sosial Twitter @AT_AbdillahToha, Kamis (15/8/2019), Abdillah Toha menilai GBHN merupakan akal-akalan partai yang ingin mengatur presiden.

Hasil gambar untuk jokowi
Suara.com

Di cuitan tersebut, Abdillah Toha meminta agar tidak mengganggu presiden terpilih. Kata dia, GBHN dulu ada karena presiden dipilih oleh MPR, sementara kini presiden dipilih oleh rakyat.

Kiwari, imbuh Abdillah Toha, rakyat memilih presiden karena visi dan janji-janjinya, bukan janji partai. Menurut Abdillah Toha, sebagian besar rakyat memilih Joko Widodo bukan karena partai pengusungnya.

“Sudahlah jangan ‘ngrusuhi’ presiden terpilih. GBHN itu kan dulu karena presiden dipilih MPR. Sekarang pilih presiden karena visi dan janji-janjinya. Bukan janji partai. Sebagian besar kita memilih Jokowi bukan karena partai pengusungnya. GBHN hanya akal-akalan partai saja yang ingin ngatur presiden,” kicau Abdillah Toha.

Kicauan Abdillah Toha soal wacana GBHN. (Twitter/@AT_AbdillahToha)
Suara.com

Sekedar informasi, berawal dari Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.

PDIP beralasan dengan adanya GBHN, semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.

Disisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons polemik terkait rencana sejumlah partai politik mengubah konstitusi atau amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Presiden terpilih periode tahun 2019-2024 ini mengisyaratkan keberatannya terhadap rencana yang dapat bermuara kepada perubahan sistem pemilihan presiden secara langsung di masa depan tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8)
katadata.co.id

Meski tidak secara langsung menolak rencana amendemen UUD 1945, Jokowi mengomentari potensi perubahan sistem pemilihan presiden dari hasil perubahan konstitusi tersebut. Sebagai presiden yang dua kali dipilih oleh rakyat lewat pemilihan presiden langsung, dia tidak setuju jika presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Masak saya mendukung pemilihan itu (oleh MPR). Nanti tukang kayu tidak bisa lagi jadi presiden,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8).

Hasil gambar untuk jokowi
Liputan6.com

Selain itu, Presiden juga menanggapi rencana dihidupkannya kembali kewenangan MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Jokowi, saat ini arah kebijakan pemerintah ke depan sudah dirancang dan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kalau GBHN kan kewenangannya legislatif, sedangkan RPJMN oleh eksekutif,” ujarnya. Di sisi lain, Jokowi menilai tidak tepat memberlakukan kembali GBHN karena tidak lagi adaptif dengan perkembangan zaman.

Hasil gambar untuk jokowi
IDN Times

Padahal, pemerintah membutuhkan rencana kebijakan yang lebih responsif dalam bentuk RPJMN. Wacana amendemen UUD 1945 kembali mencuat pasca Kongres V PDIP yang berakhir pada 11 Agustus lalu. Salah satu rekomendasi kongres partai utama pendukung Jokowi tersebut adalah mendorong MPR periode 2019-2024 mengamendemen UUD 1945 untuk menetapkan GBHN.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, GBHN akan menjadi pembimbing arah Indonesia maju.

Simak video dibawah ini!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *