Jelang Sidang Tahunan MPR, Jokowi Bakal Kena Demo 5.000 Buruh, Ada Apa?

tribunnews.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan di demo 5.000 buruh pada saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat (16/8/2019). Demo itu dilakukan sebagai bentuk dari perlawanan atas adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebanyak 5.000 peserta aksi tersebut mayoritas berasal dari gabungan buruh serta elemen masyarakat lainnya yang tergabung ke dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Besok, Presiden Jokowi Bakal Didemo 5.000 Buruh Karena Ini
suara.com

Revisi yang ditolak para buruh itu terkait dengan gagasan pasar kerja fleksibel yang mempermudah PHK bahkan bagi karyawan tetap yang sudah lama bekerja. Untuk mewujudkan itu, pemerintah akan mengurangi atau bahkan menghilangkan angka pesangon dan perluasan penggunaan buruh outsourcing.

Hasil gambar untuk demo buruh
cnbcindonesia.com

“Ketika pendapatan pekerja menurun pasti akan menurunkan daya beli masyarakat. Otomatis berpengaruh pada situasi ekonomi karena penopang pertumbuhan ekonomi ada di konsumsi,” kata Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah di Jakarta, Kamis (15/8/2019), seperti yang dilansir melalui suara.com.

“Kalau ini dipaksakan, hampir semua serikat buruh menolak. Jauh lebih dahsyat dampaknya dari mogok nasional. Kalau ingin menciptakan iklim yang ramah investasi, rencana revisi ini akan menciptakan gejolak perlawanan,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ilhamsyah mengungkapkan alasan pemilihan tanggal 16 Agustus untuk melakukan aksi unjuk rasa dikarenakan tepat dengan agenda sidang tahunan MPR yang akan dihadiri Jokowi.

Ilhamsyah mengatakan bahwa revisi UU Ketenagakerjaan sempat dilakukan pada pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akan tetapi revisi itu akhirnya urung dilakukan usai banyaknya aksi massa besar-besaran yang dilakukan oleh buruh.

“Kalau seandainya pemerintah Jokowi merevisi UU 13/2003, sama saja ia membangunkan macan yang sedang tidur bagi kaum buruh karena revisi itu mengancam semua pekerja, termasuk karyawan tetap yang selama ini nyaman,” ujar Ilhamsyah.

Jelang Peringatan Kemerdekaan RI, Buruh di Temanggung Belum Merdeka

Sebentar lagi merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan tanda lepasnya rakyat dari cengkeraman penjajah. Namun, sayangnya rasa kemerdakaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh kaum buruh di Temanggung. Lantaran masih banyak hak-haknya yang dilanggar oleh pemilik modal usaha.

kumparan.com

Hal tersebut disampaikan oleh Wahyudi, korlap aksi demonstrasi ratusan buruh yang tergabung dalam DPC Federasi, Kehutanan, Industri, Umum, Perkayauan, dan Pertanian, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Kabupaten Temanggung.

Hasil gambar untuk demo buruh
detik.com

“Tiga hari lagi adalah peringatan hari merdeka, tapi buruh belum merdeka, maka kita lakukan aksi, supaya gubernur tahu, presiden juga tahu bahwa masih terjadi perbudakan buruh di Temanggung. Jaminan pensiun belum ada 20 persen. Padahal ketua Dewan Pengupahan adalah Sekda Ketua LKS Tripartit adalah Bupati Temanggung tapi sama sekali tidak paham, Temanggung gandem ning saya mlempem,”katanya dalam orasi demo, Rabu (14/8/2019), seperti yang dilansir melalui kumparan.com.

Menurut dia, selama ini ada ketimpangan antara hak dan kewajiban, di mana karyawan hanya dipekerjakan namun hak-haknya sering diabaikan misal hak untuk cuti, memperoleh layanan kesehatan. Terkait jam kerja juga ada yang melebihi jam tapi tidak dihitung lembur.

Hasil gambar untuk demo buruh
bbc.com

“Buruh tidak memiliki nilai tawar, jika kita mempertanyakan atau menuntut hak-hak kami paling nanti diancam mutasi atau di PHK. Maka kami meminta pemerintah untuk tegas kepada perusahaan-perusahaan nakal yang tidak adil meperlakukan pekerjanya,”katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *