Jokowi Larang Menteri Rombak Pejabat, Moeldoko: Itú Sudah Perintah, tetapi…

pinterpolitik.com

Presiden Jokowi melarang menteri untuk merobak kursi para pejabatnya. Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menegaskan pernyataan presiden tersebut. Tetapi, perombakan bisa saja tetap dilakukan jika begini.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait larangan pergantian pejabat di kementerian sudah sangat jelas.

Hasil gambar untuk larang rombak pejabat
kompas.com

“Ini perintah sangat jelas di kabinet, bahwa para menteri dilarang untuk melakukan keputusan strategis dan pergantian personel di level tertentu. Itu sudah perintah,” tegas Moeldoko saat berada di kantornya, Rabu (14/8/2019).

Kendati demikian, dilansir dari Kompas.com, Moeldoko memahami bahwa pergantian bisa saja tetap dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat.

Namun, hal itu harus itu harus dulu dibicarakan langsung dengan Presiden.

“Kalau ada hal-hal yang sangat urgent, bisa dikomunikasikan pada Presiden,” ujar Moeldoko lagi.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan perintah itu pada saat rapat paripurna kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Senin (5/8/2019).

Hasil gambar untuk jokowi rapat paripurna kabinet di istana negara
setkab.go.id

Namun, tak lama setelah rapat itu, Kementerian Perdagangan diketahui malah melakukan pelantikan tujuh orang pejabat tinggi madya setingkat eselon I.

Menanggapi hal ini, Moeldoko mengatakan bahwa pergantian atau pun rencana pergantian eselon 1 melalui proses yang panjang.

“Yang dijalankan oleh Menteri Perdagangan sudah produk lama. Ngusulin pergantian eselon 1 kan berbulan-bulan,” ujar dia menjawab.

Dengan demikian, ujar dia lagi, pelantikan ketujuh orang pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan tersebut tak dilakukan secara mendadak.

“Itu dari sidang TPA lama, tapi baru pelantikan,” kata Moeldoko.

Dalam sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi memerintahkan menteri untuk tidak melakukan perombakan jabatan, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil gambar untuk pelantikan tujuh orang pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan
merdeka.com

Menurut Moeldoko waktu itu, larangan tersebut dikeluarkan karena pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir dalam waktu yang hanya sekitar dua bulan lagi saja.

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menyebutkan bahwa sisa waktu tersebut sebagai masa-masa yang kritis.

“Ini kan saat-saat kritis ya. (Pemerintahan, red) relatif tinggal berapa bulan saja. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya,” ujar Moeldoko pada 6 Agustus 2019 yang lalu.

Hasil gambar untuk moeldoko jokowi
viva.co.id

Sementara itu, dilansir dari KataData.co.id,  setidaknya lima BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menggantikan pengurus dalam waktu yang dekat ini.

Pihak Istana pun kembali untuk mengingatkan mengenai arahan dari Presiden untuk tidak mengganti pejabat strategis sampai dengan Oktober 2019. 

Hasil gambar untuk jokowi dan menterinya
merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *