Ganjil Genap Diperpanjang, Polisi: Warga Beralih ke Motor, Bukan Angkutan Umum!

nissan.co.id

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara (1/8). Anies menyiapkan peraturan tentang perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian sebut kalau sistem tersebut membuat warga lebih beralih ke motor dibanding angkutan umum, begini penjelasannya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan, pemberlakuan sistem pembatasan mobil berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap tidak membuat banyak warga beralih menggunakan transportasi umum.

Warga justru beralih menggunakan sepeda motor. Padahal, kata Yusuf, salah satu tujuan pemberlakuan sistem ganjil genap adalah adanya peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat ditemui di ruangannya, Senin (17/9/2018).
megapolitan.kompas.com

“Yang terjadi, bukan malah (beralih) ke transportasi umum, tetapi malah sepeda motornya yang banyak,” ujar Yusuf dalam diskusi publik perluasan sistem ganjil genap di Gedung Dinas Teknis, Jatibaru, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut Yusuf, permasalahan ini harus diselesaikan jika Pemprov DKI Jakarta ingin memperluas sistem ganjil genap.

Ganjil genap diperpajang mulai 2 Januari 2019
otomotifnet.gridoto.com

Selain itu, Pemprov DKI juga harus mengkaji dampak perluasan sistem ganjil genap dan menyiapkan solusi kebijakan tersebut.

“Sekarang kalau yang sudah ada ini, kalaupun harus diperluas, lokasinya mana, tanggapan yang lain apa, kira-kira dampaknya apa, terus solusinya apa,” kata dia.

Hasil gambar untuk polisi ganjil genap
merdeka.com

Yusuf menyampaikan, polisi pasti akan mendukung dan siap menertibkan para pelanggar perluasan sistem ganjil genap setelah kebijakan itu ditetapkan nantinya.

Hasil gambar untuk polisi ganjil genap
tribunnews.com

“Yang penting itu sudah merupakan suatu keputusan dan itu solusi dari permasalahan-permasalahannya, kita laksanakan, enggak ada masalah,” ucap Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Kamis (1/8/2019).

Ingub tersebut berisi sejumlah instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara Jakarta.

Salah satunya, Anies menginstruksi kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan peraturan gubernur tentang perluasan sistem ganjil-genap sepanjang musim kemarau.

Sebelumnya, Anies menginstruksikan kepala Dinas Perhubungan DKI untuk menyiapkan revisi peraturan gubernur tentang tarif parkir pada tahun 2019 dan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang biaya kemacetan (congestion pricing) pada tahun 2020.

Hasil gambar untuk anies
tribunnews.com

“Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil-genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019,”.

Ia juga menambahkan “Serta penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021,” demikian bunyi ingub tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *