MUI Aceh Fatwa PUBG Haram, Ini Langkah yang Akan Diambil Kominfo, Blokir?

Foto: Kabar Games

Bagi kamu penggemar game khususnya PUBG, pasti sudah mendengar kan kalau game ini diharamkan di wilayah Aceh. Meski begitu, kini Kominfo sudah memutuskan ambil tindakan terhadap game perang ini. Apa langkah yang akan diambil?

Beberapa waktu lalu, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengesahkan fatwa haram untuk game online Player Unknows’s Battle Grounds alias PUBG. Dalam pandangan para ulama di wilayah berjuluk Serambi Mekah itu, PUBG dinilai terlalu banyak memuat unsur negatif yang bisa merusak moral masyarakat.

Meski begitu, fatwa haram PUBG di Aceh tidak serta mempengaruhi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masih melegalkan game battle royale ini. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, pihaknya tidak akan memblokir PUBG karena adanya fatwa itu.

Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, fatwa tadi adalah pedoman bagi masyarakat untuk berhati-hati dan bijak saat memainkan PUBG. Namun demikian, ia tetap mengapresiasi keputusan ulama Aceh karena menjadi langkah antisipatif. “Jadi bukan (pemblokiran). Itu adalah guidance buat masyarakat,” ujar Semuel Abrijani Pangerapan selepas menghadiri sebuah acara di Jakarta.

Semuel Abrijani Pangerapan juga menjelaskan bahwa Kominfo tidak akan sewenang-wenang dalam memblokir sebuah aplikasi. Kominfo baru akan bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum pada permainan online tadi.

“Kalau saya kerjanya di dalam ranah hukum. Jadi lihat dulu ada pelanggaran hukum (atau) tidak. Kalau tidak, saya tidak bisa (blokir),” tandasnya.

Plt Gubernur Aceh: Pemerintah Akan Taati Fatwa Haram Game PUBG

Palaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sabtu (29/06/2019) foto dokumentasi humas Pemerintah Aceh.
Kompas

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menuturkan bahwa Pemerintah Aceh akan menaati fatwa haram terhadap game PUBG yang telah ditetapkan ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam sidang Paripurna Ulama – III pada 19 Juni 2019.

“Yang namanya fatwa ulama, kami, Pemerintah, akan menaati,” kata Nova saat dikonfirmasi seusai menghadiri acara Pelantikan Pengurus Karang Taruna Aceh di Gedung Unmuha Convention Center di Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (28/6/2019) malam.

Menurut Nova, fatwa haram game PUBG yang telah ditetapkan oleh MPU di Aceh itu sebenarnya merupakan harapan Pemerintah Aceh sebelumnya terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Memang fatwa yang telah ditetapkan oleh MPU Aceh itu merupakan harapan kami Pemerintah Aceh kepada MUI sebelumnya karena dampak dari pengaruh game PUBG dan sejenisnya itu sangat rentan dengan pengaruh narkoba, pornografi, dan nilai yang tidak sesuai dengan kearifan lokal,” ungkapnya.

Untuk menindaklanjuti agar fatwa haram game PUBG itu dapat diterapkan secara efektif di Aceh, Nova mengatakan, Pemerintah Aceh secara internal akan segera melakukan pengkajian terhadap isi fatwa dan selanjutkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu.

Meski Diharamkan di Aceh, Kominfo Tidak Akan Blokir PUBG
Suara

“Selanjutnya kami akan melakukan beberapa fase, memahami fatwa itu sendiri secara internal di Pemerintah Aceh, melakukan sosialisasi hingga batas waktu yang cukup kepada masyarakat, melakukan transisi penerapannya, sesudah dianggap cukup baru baru diterapkan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah fatwa game PUBG dan sejenisnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh itu akan dimasukkan dalam peraturan Gubernur atau Qanun Syariat Islam, Nova menjawab singkat.

“Yang namanya fatwa ulama tidak harus di Pergub atau diqanunkan karena secara otomatis harus dijalankan,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *