Sidang Lanjutan PHPU di MK, Pendiri PAN: Semakin Jelas 02 Gunakan MK sebagai Panggung Politik

(Akurat.com)

Sidang gugatan hasil Piplres 2019 atau Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kembali digelar hari ini, Rabu (19/06/2019). Adapun agenda hari ini adalah menghadirkan saksi dari kubu 01 maupun 02. Menanggapi hal itu tokoh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) pun ikut angkat suara.

Salah satu tokoh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha yakin 02 tak punya bukti untuk dukung gugatannya di Mahkamah Konstitusi.

“Sejak awal saya sudah yakin 02 tak punya bukti untuk dukung gugatannya,” kata @AT_AbdillahToha melalui Twitter.

Abdillah Toha menilai 02 hanya mencari panggung politik. “Dari sidang MK kemarin semakin jelas 02 gunakan MK sebagai panggung politik dengan retorika kosong. Melayani capres 02 ini memang menguras waktu, tenaga, dan biaya negara. Selesai MK nanti apalagi kira-kira skenario mereka,” kata dia.

Dikutip dari Akurat.com, sebelumnya, Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menduga jika Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon.

(kompas.com)

Selanjutnya, Syamsuddin mengatakan hal tersebut setelah melihat pemberitaan mengenai Komisi Pemilihan Umum yang menilai materi gugatan tim kuasa Prabowo-Sandi mengenai kecurangan pemilu, tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif.

“Berbagai keterangan dan jawaban @KPU_ID selaku termohon dalam sidang MK sangat jelas dan clear. Bisa diduga, MK akan menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon. Semoga sebelum tanggal 28 juni putusan sudah diketok MK biar kita semua bisa urusin yang lain,” tulis @sy_haris melalui Twitter, Rabu (19/6/2019).

(Akurat.com)

Disisi lain, KPU menuturkan bahwa pemohon sama sekali tidak menguraikan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan termohon atas gugatan pemohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

“Pemohon tidak menguraikan sama sekali adanya kerja sama termohon (KPU) dan pihak terkait dalam kecurangan pemilu,” ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin, seperti yang dikutip dari Akurat.com, Rabu (19/06/2019).

merdeka.com

Berdasarkan definisi, kata Ali, kecurangan secara masif adalah kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan secara matang dan melibatkan pejabat dan pelanggaran pemilu secara berjenjang. Kemudian, kecurangan terstruktur berarti kecurangan yang dilakukan aparat struktural. Sementara, sistematis berarti kecurangan sudah direncanakan.

“Pemohon seharusnya membuktikan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu,” kata Ali.

(Liputan6)

Sebelumnya diketahui, Ketua tim hukum paslon nomor urut 02, Bambang Widjajanto menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam persidangan perkara PHPU di Pilpres di MK, Rabu (19/6/2019) hari ini.

Diketahui, Bambang membawa dua orang ahli, Direktur IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Agus Maksum dan alumni ITB Hairul Anas Suaidi. Mereka belakangan adalah orang yang dipercaya BPN mengungkap dugaan kecurangan proses pemilu pilpres.

Bambang membenarkan bahwa dirinya telah memasukan dua nama tersebut dalam daftar saksi dalam persidangan hari ini. Namun ia belum memastikan kedua orang itu apakah sebagai saksi ahli atau saksi fakta.

“Nanti kita lihat apakah saksi ahli, fakta, itu ada tim yang memutuskan,” kata Bambang, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019), seperti yang dilansir dari Akurat.com.

Bambang mengaku telah memenuhi sejumlah saksi yang diminta Hakim Konstitusi, yakni 15 orang saksi dan 2 orang ahli. Ia mengaku membawa lebih saksi, dengan maksud mengantisipasi dan mengganti para saksi yang sakit.

Berdasarkan data yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, tim hukum paslon 02 telah menyerahkan draf nama 15 saksi dan 2 ahli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *